Pertemuan Kopdar GSJT di Madiun pada tanggal 10 Oktober 2023
Pertemuan Kopdar GSJT di Madiun
pada tanggal 10 Oktober 2023 lalu menjadi salah satu tindak lanjut dari upaya para pengurus All Komunitas di berbagai daerah untuk meningkatkan kondisi kerja dan keamanan pengemudi logistik di Indonesia.Dalam acara tersebut, para perwakilan dari masing-masing pengurus All Komunitas berkumpul di RM KAMPOENG SAWAH CARUBAN untuk membahas permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh para pengemudi logistik dalam menjalankan tugasnya.
Dalam diskusi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan penting yang masih menjadi masalah di lapangan. Para perwakilan membahas solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menentukan langkah tindak lanjut untuk memperjuangkan hak-hak pengemudi logistik.
Berikut adalah beberapa permasalahan dan solusi yang dibahas dalam acara tersebut:
1. Pengujian dan Perlengkapan Uji KIR
Pengujian kelayakan suatu kendaraan merupakan proses yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya aman dan layak pakai. Namun, masih banyak kasus di mana kendaraan tersebut tidak lolos uji karena tidak memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
Selain itu, peralatan uji KIR yang tidak mencukupi juga menjadi salah satu penyebab kendaraan tidak lolos uji. Beberapa alat uji mungkin rusak atau tidak terkalibrasi dengan benar, sehingga dapat menyebabkan hasil pengujian yang tidak akurat.
Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah harus memastikan bahwa proses pengujian kendaraan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi syarat dan kondisi yang sesuai untuk menjaga keamanan pengemudi dan pengguna jalan. Selain itu, peralatan uji KIR harus diperbaiki dan dijaga dengan baik agar tetap akurat dan efektif.
2. Timbangan
Timbangan menjadi perangkat penting bagi para pengemudi logistik dalam mengukur berat muatan yang mereka bawa. Namun, tidak jarang terjadi masalah dalam penggunaan timbangan, seperti ketidakakuratan pengukuran dan manipulasi hasil timbangan.
Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan timbangan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengusaha dan perusahaan logistik harus memastikan bahwa timbangan yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran kegiatan logistik.
3. Maraknya Pemalakan Premanisme
Pemalakan premanisme menjadi ancaman serius bagi para pengemudi logistik, terutama di daerah-daerah yang masih rawan terjadi tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan. Banyak kasus pemalakan terjadi di jalan raya dan dapat mengancam keselamatan para pengemudi logistik dan muatan yang mereka bawa.
Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengamanan di jalan raya. Kepolisian harus memberikan perlindungan dan penindakan terhadap tindakan pemalakan. Selain itu, para pengemudi logistik juga perlu memastikan bahwa mereka mengikuti rute yang aman dan menghindari daerah-daerah rawan.
4. Standar Upah Pengemudi
Standar upah pengemudi menjadi permasalahan yang penting karena masih banyak pengemudi logistik yang menerima upah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Upah yang rendah dapat mempengaruhi kesejahteraan para pengemudi logistik dan keluarganya.
Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah dan pengusaha harus memastikan bahwa standar upah pengemudi sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para pengemudi logistik juga perlu memperjuangkan hak mereka dan memastikan bahwa upah yang mereka terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
5. Pungli
Praktik pungutan liar atau pungli juga menjadi masalah yang dihadapi oleh para pengemudi logistik di Indonesia. Pungutan liar dapat meningkatkan biaya operasional yang harus ditanggung oleh para pengemudi logistik, dan mengurangi produktivitas perusahaan.
Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku pungli dan menindak tegas tindakan tersebut. Selain itu, para pengemudi logistik juga perlu memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban pungli. Kepatuhan terhadap aturan dan disiplin harus menjadi prioritas dalam kegiatan logistik.
Agenda selanjutnya adalah jadwal pertemuan dengan Menteri Perhubungan di Jakarta. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengarkan suara para pengemudi logistik dan mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dengan kerjasama dan tindak lanjut yang baik dari para pihak terkait, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif dan menguntungkan bagi para pengemudi logistik di Indonesia.
Gus Pri menekankan pentingnya peran All Komunitas dalam membantu meningkatkan kondisi kerja para pengemudi logistik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Melalui kopdar gabungan, para perwakilan pengemudi logistik dapat saling berbagi pengalaman dan informasi. Mereka juga dapat membahas permasalahan yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam semua upaya yang dilakukan, keamanan dan kenyamanan para pengemudi logistik harus menjadi prioritas utama. Dengan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, diharapkan para pengemudi logistik dapat bekerja dengan semangat dan dedikasi yang lebih tinggi, serta memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan Indonesia.
_siskompn ngawi jawa timur_
SUPRIANTO
Ketua SISKOM-PN Kabupaten Ngawi
KATNI HIDAYAT
Sekertaris SISKOM-PN Kabupaten Ngawi
Komentar
Posting Komentar